BPBD Kota Kupang Minta Kelurahan Siapkan Penampung Air

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang meminta pihak kelurahan menyediakan penampungan untuk memudahkan petugas mendistribusikan air di tengah krisis air bersih yang dialami warga di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.

“Wadah penampung menjadi tanggung jawab kelurahan, termasuk teknis pembagiannya kepada warga di kelurahan itu,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang Ade Manafe di Kupang, Selasa.

Dia mengatakan penampung air bisa berupa bak berukuran besar atau sejumlah wadah lain yang memungkinkan bisa menampung air yang akan dibagikan ke kelurahan masing-masing.

“Kita sudah sampaikan masing-masing ke kelurahan penerima bantuan untuk segera menyediakan wadah itu karena air akan segera disalurkan dalam beberapa hari ke depan ini,” katanya.

Dia mengatakan saat iklim yang mulai memasuki musim kemarau, warga di sejumlah kelurahan di enam kecamatan daerah itu mengalami krisis air bersih.

Dalam kondisi itu, Pemerintah Kota Kupang lalu mengeluarkan kebijakan bantuan air bersih gratis secara langsung ke kelurahan.

Bantuan yang sudah dilakukan sejak tiga tahun silam itu, langsung ditangani BPBD Kota Kupang sebagai lembaga teknis penyaluran.

Ade mengatakan hingga 2016 silam ada 500 tangki air bantuan gratis untuk kelurahan yang seturut data paling mengalami krisis air bersih.

Namun, kemudian di dalam perjalanan hingga 2017, Pemerintah Kota Kupang hanya mendapat jatah 100 tangki.

Oleh karena jumlah dan kondisi daerah krisis air bersih masih dalam jumlah sama, yakni 48 di antara 51 kelurahan yang ada, maka sewajarnya jumlah 500 tangki harus menjadi jumlah tetap, sehingga mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah-daerah krisis.

Pemerintah Kota Kupang melalui BPBD sedang mengajukan tambahan menggenapi 500 tangki itu.

“Kita sudah usulkan permohonan tambahan di awal Juli silam dan saat ini masih dalam penantian,” katanya.

Kendati hanya 100 tangki, penyalurannya terus dilakukan untuk bisa mengatasi kondisi kekurangan air bersih yang sedang dialami warga di daerah itu.

Selain bantuan penyaluran air untuk jangka pendek, Pemerintah Kota Kupang juga berencana membangun sumur bor di sejumlah titik di daerah itu.

Rencana pengadaan sumur bor itu sudah diusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta dan diharapkan bisa segera disetujui untuk segera dibangun.

Menurut dia, permohonan pembangunan sumur bor itu sebagai salah satu aksi jangka panjang pemerintah melalui BPBD untuk mengatasi krisis air bersih warga saat musim kemarau.

Dengan sumur bor itu, diharapkan mampu mengatasi bencana kekeringan yang dimungkinkan akan dialami warga setiap puncak kemarau.

Ia mengakui harus ada solusi jangka panjang dengan membangun sumur bor karena secara alamiah pemerintah tak sanggup memprediksi dan sekaligus melawan kehendak alam.

“Kita tak mungkin melawan musim yang datang begitu saja di saat waktunya. Langkah yang bisa dilakukan adalah mengantisipasinya dengan penyediaan sarana air bersih itu,” katanya.

Terkait dengan permintaan pembangunan sumur bor itu, BPBD Kota Kupang berencana membangun 18 titik sumur bor di sejumlah tempat, sesuai hasil kajian dan studi lapangan dinas pertambangan provinsi dalam memanfaatkan teknologi geolistrik.

Jumlah 18 titik itu, katanya, tentunya secara teknologi memiliki cukup sumber air tanah yang akan dimanfaatkan untuk mengaliri sejumlah wilayah yang krisis air bersih.

“Kita berharap agar usulan itu segera disetujui,” kata Ade Manafe.

167total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *