BNN Tegaskan Penanganan Kasus PCC Adalah Kewenangan Kepolisian dan BPOM

Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan, lembaganya tak memiliki kewenangan dalam penanganan peredaran gelap tablet berlabel PCC, tablet yang diduga jadi penyebab dari peristiwa mengerikan yang harus dialami puluhan anak di Kendari, Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu.

Humas BNN, Sulistianto Sudiatmoko menjelaskan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan kepolisian dan sejumlah pihak terkait.

Menurutnya, sejauh temuan di lapangan, tablet PCC masih termasuk dalam golongan obat-obatan, sehingga kewenangan penanganan peredaran tablet PCC hingga saat ini masih di tangan kepolisian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Itu murni adalah obat. Carisoprodol itu murni obat. Nah, kalau ternyata hasil dari lab itu kemudian mengandung zat lainnya, ya itu harus dikembangkan di penyidikannya, mengapa dicampur dengan zat lainnya. Zat lainnya itu pun apa jenisnya,” kata Sulistianto kepada Okezone, Kamis (21/9/2017).

Lebih lanjut, Sulistianto menjelaskan, kewenangan BNN adalah memastikan penegakan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan kewenangan terhadap pengawasan obat-obatan dan peredarannya ada pada BPOM, sebagaimana diatur oleh UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.

“Karena itu semua pengawasan ada di BPOM. Kalau kami mengomentari itu, nanti seolah-olah kami juga berwenang atas pengawasan obat ya. Karena kami ini kan tidak mempunyai kewenangan terhadap apa-apa yang diatur dalam UU Kesehatan. UU 36/2009. Kalau kami menjawab, menguraikan tentang ini, nanti publik malah jadi bingung, mengapa BNN juga mempunyai tugas pengawasan obat dan seterusnya,” terang Sulistianto.

229total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *