Bertemu Pati TNI dan Polri, Presiden: Kepercayaan Publik pada Pemerintah Tinggi

Sekitar 30 perwira tinggi (Pati) TNI dan Polri mendapat pengarahan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/8). Presiden disebut memaparkan mengenai tingkat kepercayaan publik yang meningkat terhadap pemerintah.

“Beliau (Presiden) mengatakan soal tingkat kepercayaan publik yang meningkat terhadap pemerintah. Beliau minta itu dijaga,” kata Karomisinter Divhubinter Polri, Brigjen Pol Khrisna Murti kepada wartawan usai pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut.

Dia menuturkan, berdasarkan survei Gallup sebagaimana disampaikan Presiden, Indonesia berada di peringkat satu terkait kepercayaan publik atas pemerintah. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban seluruh pihak menjaga pencapaian positif tersebut. Dari berbagai aspek mulai pelayanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum.

Dia mengungkapkan, Presiden juga mengemukakan tantangan bangsa ke depan. Keamanan disebut menjadi faktor utama stabilitas negara. “Keamanan harus dijaga,” ungkap Khrisna.

Presiden juga menyinggung ancaman radikalisme dan terorisme, termasuk perkembangan teknologi dan media sosial (medsos). Khrisna menyatakan, seluruh negara di dunia memang mengalami persoalan yang sama mengenai itu.

Kondusif
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah tengah berusaha menciptakan situasi kondusif di Tanah Air. Ini yang menyebabkan konten-konten penyebar kabar bohong atau hoax dan ujaran kebencian seperti Saracen diusut. Menurutnya, sindikat Saracen jelas merugikan masyarakat.

Berbagai konten negatif yang disebarkan ke publik melalui medsos bakal memecah belah bangsa. “Tatkala Presiden Jokowi sedang menggalakkan budaya kerja untuk membangun negeri ini, tiba-tiba ada kelompok yang kerjanya mengadu sana-sini, membuat berita meresahkan dan mengganggu kita bersatu. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Dia menegaskan, langkah Polri membongkar Saracen hingga ke akar sudah sepatutnya didukung penuh.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, pemerintah tak pernah tebang pilih menindak hoaxdan ujaran kebencian di medsos. Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Siapa pun yang melanggar UU ITE, dari sebelah mana pun, ditindak. Kami tidak melihat ini menyerang pemerintah atau siapa. Selama menimbulkan hoax, selama memecah belah bangsa, dari mana pun kami akan tindak,” tegasnya.

261total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *