Bertemu KPU, Hanura Ingin Perkuat Verifikasi Calon Kepala Daerah dan Caleg

Pengurus DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Hanura bertemu dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Lantai 2 Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu (6/12) siang. Para pengurus DPP ini diterima oleh dua Komisioner KPU, yakni Ilham Saputra dan Pramono Thantowi Ubaid.

Pengurus DPP Hanura yang hadir, antara lain Ketua Departemen Bidang Hukum dan HAM Petrus Selestinus, Wakil Sekjen Bidang Hukum Hanura Didi Apriadi, Tim Advokasi Hanura Mario Pranda, dan pengurus DPP lainnya.

“Kami datang ke sini dalam rangka mengundang secara resmi Komisioner KPU untuk menjadi pembicara dan memberikan pembekalan kepada bidang hukum DPP Hanura dan DPD Hanura di acara Rakornas bidang Hukum PArtai Hanura, pada Sabtu, 9 Desember 2017. Itu dalam rangka persiapan memasuki verifikasi calon kepala daerah dan calon legislatif di Pemilu 2019,” ujar Petrus Selestinus.

Petrus mengatakan, verifikasi calon kepala daerah dan caleg oleh parpol sangat penting. Pasalnya, parpol diberikan kewenangan oleh UU Parpol dan AD/ART masing-masing untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu, sebelum dilakukan verifikasi oleh KPU sebagai penyelenggara.

“Kenyataannya, produk-produk dari pemilu dan pilkada, masih banyak kita temukan peristiwa-peristiwa, entah bupati yang mempunyai ijazah palsu, narkoba, utang di bank macet, dan korupsi. Ini berarti ada yang salah dalam proses verifikasi. Salahnya siapa, tidak jelas. Karena, kewenangan verifikasi selain parpol juga KPU. Jadi, verifikasi harus benar, baik dari parpol dan KPU, agar ke depan tidak ada lagi bupati, wali kota, atau anggota legislatif kena OTT KPK,” jelas dia.

Dalam rangka itu, kata Petrus, Tim Hukum Hanura ingin memperkuat kapasitas dari para pengurusnya baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk melakukan verifikasi calon kepala daerah dan caleg. Rakornas, kata dia, merupakan momentum untuk memperkuat kapasitas karena para pengurus akan dibekali
pengetahuan kepemiluan dari para penyelenggara.

“Dalam konteks ini, kami juga ingin membantu KPU. Kita tidak ingin KPU disalahkan dan kita juga tidak ingin masyarakat menyalahkan Partai Hanura jika ada pemimpin baik legislatif maupun eksekutif terjerat kasus hukum,” tutur dia.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengapresiasi kedatangan para pengurus DPP Hanura. KPU, kata Ilham siap membantu untuk memperkuat kapasitas pengurus DPP Hanura. “Kami mengapresiasi bapak sekalian. Kita tentunya akan mendukung dalam rangka penguatan kapasitas, karena ini dalam rangka pendiddikan dan sosialisasi pemilu. Jadi, kami tidak akan datang jika itu acara seremonial, seperti ulang tahun parpol,” kata Ilham.

Pemilu atau pilkada, ujarnya bukan hanya tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara. KPU, kata dia, hanya bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU. Di luar itu, Ilham berharap partai politik bisa berperan khususnya dalam rangka menyiapkan calon-calon kepala daerah dan caleg yang berkualitas dan berintegritas.

“Kami juga berharap Hanura tidak mencalonkan kader-kader di pilkada dan pileg yang secara hukum bermasalah. Karena itu, parpol perlu lakukan verifikasi yang ketat terhadap calon-calon yang diusung Pilkada dan Pileg,” pungkas dia.

18total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *