Beberkan Data, Fadli Zon Sebut Pernyataan Basa-basi Jokowi soal Australia-ASEAN Perlu Dipertanyakan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ASEAN.

Dilansir TribunWow.com dari akun Twitter Fadli Zon yang diunggah pada Senin (19/3/2018), kader Gerindra ini mengatakan jika pernyataan basa-basi Jokowi kurang tepat.

Diketahui, Jokowi melalui akun Twitternya mengunggah harapan agar Australia berinvestasi untuk ASEAN.

“Jamuan santap malam beserta Kepala Negara/Pemerintahan peserta KTT Khusus ASEAN-Australia.

Kita berharap pengusaha Australia berinvestasi di ASEAN, termasuk Indonesia -Jkw,” kata Jokowi.

Menurut Fadli Zon, daripada melontarkan basa-basi diplomatik, alangkah lebih baik jika presiden mengevaluasi manfaat bagi ASEAN bagi Indonesia.

Berikut sederet postingan Fadli Zon terkait hal tersebut.

“Pernyataan basa-basi Presiden @jokowi yg mendukung Australia untuk mnjd anggota ASEAN pd acara pertemuan puncak khusus ASEAN-Australia kemarin perlu dipertanyakan.

Menurut sy, drpd melontarkan basa-basi diplomatik yg tak bermanfaat, Presiden seharusnya perlu segera mengevaluasi manfaat ASEAN bagi Indonesia.

Mengingat, Indonesia kini banyak dirugikan oleh keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Saya kira itu basa-basi yg tak perlu. Australia sebenarnya lebih senang dianggap sbg bagian dari masyarakat Eropa ketimbang Asia, apalagi di bawah pemerintahan konservatif yg berkuasa sekarang ini.

Selain itu, di luar faktor perbedaan kultur dan politik, scra geografis Australia jg bukan bag dari Asia Tenggara.

ASEAN kan organisasi regional.

Bgmn bisa kita menawari keanggotaan pada negara yg berasal dari region berbeda?

Jika ingin membuka diri thdp perluasan keanggotaan, ada negara lain sekawasan yg sebenarnya sdh lama antri mnjd anggota ASEAN, yaitu Timor Leste, ataupun Papua Nugini yg telah menjadi pengamat sejak 1976.

Itupun kita masih belum sepenuhnya membuka diri.

Kita tak bisa menerima Papua Nugini, misalnya, krn terikat pd perjanjian tahun 1983 yg membatasi keanggotaan ASEAN hny untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara saja.

Menurut saya, Presiden @jokowi seharusnya justru perlu mengevaluasi manfaat ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia. Sy memperhatikan bahwa MEA sebenarnya lebih bnyk merugikan kita.

Dengan MEA negara tetangga yg semula hanya punya pasar 5,5 juta penduduknya, kini jadi punya pasar tambahan sebesar 262 juta penduduk Indonesia.

Bagi negara yg kompetitif, MEA sgr menguntungkan.

Tapi bagi Indonesia, kita kini hrs membagi pasar buat orang lain, dmn hal sebaliknya tak terjadi. 
Kita lihat, misalnya, sesudah ada MEA, kini Vietnam malah berusaha blokade ekspor otomotif kita.

Jadi, di mana pasar bersamanya?

Data-data yg dirilis oleh Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), misalnya.

Tahun 2017 lalu, tingkat ekspor kendaraan bermotor kita dlm kondisi utuh (CBU) hanya menyentuh angka 214.971 unit.

Sementara, Thailand mampu mengekspor CBU di kisaran 1,2 juta unit selama 2017.

Malaysia bisa ekspor di angka 600 ribu unit, dan Vietnam juga angka ekspornya lebih besar dari kita, yaitu hampir 300 ribu unit.

Ini kan memprihatinkan.

Jadi, ini yg sy lihat, scra bodoh kita terus-menerus membuka pasar kita bagi orang lain, sementara pada saat bersamaan orang lain sebenarnya sgt serius menjaga dan memproteksi pasar dan industri dalam negerinya.

Tentu saja, hari ini orang hanya bisa melakukan proteksi non-tarif untuk melindungi pasar dan industri dalam negerinya.

Itu yg tak banyak dilakukan pemerintah Indonesia.

Menurut data INDEF tahun 2017, kita hanya memiliki hambatan nontarif sebanyak 272 poin. Padahal, Malaysia dan Thailand saja, masing-masing punya hambatan nontarif sebanyak 313 poin dan 990 poin.

Kecilnya jumlah hambatan nontarif di Indonesia menunjukkan buruknya komitmen kita dlm melindungi industri dan pasar dalam negeri. 
Pemerintah seharusnya serius melindungi pasar dan industri dalam negeri, krn itu mewakili kepentingan nasional kita.

Pemerintah kita mestinya memahami bhw tidak pernah ada perdagangan bebas yg benar-benar bebas.

Setiap negara pasti punya hambatan nontarif demi melindungi kepentingan nasionalnya.

Itu sebabnya jor-joran membuka pasar domestik untuk orang luar bukanlah keputusan yg cerdas.

Lahirnya regulasi impor yg dikeluarkn Vietnam melalui Decree No. 116/2017/ND-CP ttg Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly & Import of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services mrpkn cara Vietnam melindungi industri otomotifnya.

Demi kepentingan nasionalnya mereka mmg harus merilis aturan semacam itu.

Tapi, dari sisi kepentingan Indonesia, kebijakan itu perlu kita protes.

Kebijakan Vietnam tsb berpotensi mmbuat ekspor mobil kita ke Vietnam terancam terhenti. Potensi ekspor yg hilang diperkirakan US$85 juta sejak Des 2017 hingga Maret 2018 ini. 
Padahal, sebelum ini Vietnam mrpkn pasar ekspor otomotif yg sangat menjanjikan bagi Indonesia.

Kasus hambatan nontarif ekspor mobil ke Vietnam ini sebenarnya bisa dijadikan catatan bagi pemerintah kita, bahwa sekali lagi tidak ada perdagangan bebas yg benar-benar bebas.

Meminjam Joan Robinson, guru besar ekonomi Universitas Cambridge, ‘the very nature of economics is rooted in nationalism’.

Jadi, semua urusan dagang sebenarnya berpangkal pada kepentingan nasional tiap-tiap negara.

Jadi, drpd berbasa-basi mengajak Australia masuk mnjd anggota ASEAN, sy sebenarnya sgt ingin mendengar Presiden melontarkan pernyataan bhw Indonesia akan keluar dari ASEAN jika kepentingan dagang Indonesia dihambat oleh negara-negara ASEAN lain.

Inggris saja keluar dari Uni Eropa saat organisasi kawasan itu dinilai tak menguntungkan kepentingan nasionalnya.

Kenapa kita tak bisa melakukan hal yang sama di ASEAN?!

Kita adlh negara terbesar di ASEAN.

Inxit. Indonesia exit dari ASEAN.

Itu seharusnya yg menjadi bahasa diplomasi Presiden, demi membela kepentingan ekonomi dan politik kita di tengah pasar bersama ASEAN yang merugikan.

Jadi, tdk seharusnya Presiden kita berkampanye membela kepentingan negara lain di ASEAN, ketika kita sendiri sdg berhadapan dgn kepentingan tetangga-tetangga di ASEAN yg merugikan kepentingan ekonomi kita.

ASEAN sbg organisasi kerjasama kebudayaan mungkin bisa terus kita pertahankan.

Namun, jika kepentingan ekonomi kita dirugikan atas nama ASEAN, kita perlu serius mempertimbangkan untuk keluar saja.

Kerjasama ekonomi sebaiknya dilakukan secara bilateral atau multilateral, tidak harus secara regional.”

46total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *