Banding JPU Dikabulkan, Hukuman Mantan Gubernur Bengkulu Bertambah

Hukuman pidana terhadap mantan Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah bertambah dari semula 19 bulan menjadi 2 tahun penjara, menyusul upaya banding jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dikabulkan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.

Selain itu, majelis hakim PT Bengkulu juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan kurangan, dan pidana tambahan uang pengganti kepada Junaidi Hamsyah sebesar Rp 32,405 juta.

Hakim Ad Hoc Topikor PN Bengkulu, Sudirman Sitepu didampingi Humas PT Bengkulu, Mukhlis, di Bengkulu, Jumat (26/1) mengatakan, majelis tingkat banding menerima banding JPU dan memperbaiki putusan PN Klas IA Bengkulu No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PN Bgl tanggal 7 November 2017. “Paling lambat Senin (29/1), surat petikan ini sudah kita sampaikan ke PN Tipikor Bengkulu dan JPU untuk segera menindaklanjuti. Sedangkan untuk eksekusinya sepenuhnya kita serahkan ke PN Bengkulu,” ujarnya.

Sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, dalam vonis pada Selasa (23/1) lalu itu, menyatakan terdakwa Junaidi Hamsyah telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana korupsi bersama-sama dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsider bunyi putusan bernomor 15/PID-Sus-TPK/2017/PT BGL.

Sudirman mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding PT Bengkulu menerima memori banding JPU Kejaksaan Agung dan Kejati Bengkulu, yakni perbuatan terdakwa mengeluarkan surat keputusan (SK) gubernur No Z17.XXXVII tahun 2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tim Pembina Manejemen RSUD M Yunus Bengkulu.

SK tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 61/2007 tentang pedoman teknis pengelolan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terpidana lainya dalam penuntutan pidana terpisah.

Hal lain yang menjadi pertimbangan bahwa peran JPU dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah mewakili masyarakat dan negara. “Atas pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sudah sewajarnya terdakwa dihukum lebih berat,” ujarnya.

84total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *