Babak Baru Kasus Korupsi Setya Novanto

Sidang kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan e-KTP, dengan tersangka Setya Novanto, akan mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017. Sidang perdana tersebut mengagendakan pembacaan dakwaan kepada Ketua DPR RI itu.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan sidang pertama itu akan memperlihatkan keterlibatan Novanto dalam mengatur proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri.

“Publik punya hak melihat persidangan secara terbuka sehingga kita bisa tahu sebenarnya kasus korupsi KTP elektronik seperti apa, dan dugaan perbuatan terdakwa itu seperti apa perannya,” kata Febri dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa malam, 12 Desember 2017.

Febri mengatakan, proses panjang penanganan kasus ini sudah sangat jelas menyebut sejumlah pihak mendapatkan uang haram dari proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, pada Senin, 17 Juli 2017. Penetapan tersangka itu, menurut Ketua KPK, Agus Rahardjo, itu berdasarkan hasil gelar perkara pihaknya dalam pengembangan kasus sebelumnya.

Novanto saat masih Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, kata Agus Rahardjo, melakukannya diduga bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong. “Diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi dalam pengadaan e-KTP,” kata Agus, Senin, 17 Juli 2017.

Novanto lantas menggugat penetapan tersangka tersebut. Dia mengajukan praperadilan. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan permohonan Novanto. Status tersangka Setya Novanto dalam kasus tersebut dibatalkan, pada Jumat, 29 September 2017.

Namun kemudian, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP pada 10 November 2017. Novanto ditetapkan kembali sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara pimpinan KPK.  “SN (Setya Novanto) selaku anggota 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan (dkk), diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Jumat, 10 November 2017.

Menurut Saut, surat perintah penyidikan atas nama Setya Novanto, telah diterbitkan institusinya pada 31 Oktober 2017. Proses penyelidikan ini juga telah dilakukan, namun telah dua kali Novanto dipanggil untuk mengklarifikasi, ia tidak memenuhi pemeriksaan.

Novanto dalam kasus ini dijerat menggunakan Pasal 2 ayat 1 atay Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Saat ini, Novanto juga tengah menggugat status tersangkanya. Sidang praperadilan atas penetapan tersangka itu masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam perjalanan kasus e-KTP ini, KPK telah menyeret tiga orang sebagai tersangka lainnya. Ketiganya ialah, Sugiharto dan Irman yang merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri, serta satu orang pihak swasta Andi Agustinus alias Andi Narogong.

97total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *