Alasan Presiden Jokowi Fokus Bangun Infrastruktur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus membangun infrastruktur. Sebab, Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dianggap perlu terkoneksi dengan baik.

“Kita memang sangat tertinggal soal pembangunan infrastruktur. Karena itu tahun pertama, tahun kedua juga, Presiden fokus pada infrastruktur,” kata Staf Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdhal Kasim.

Hal tersebut dikemukakan Ifdhal dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Kritis 3 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi: Keadilan Hukum Ada di Mana?” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Sabtu (28/10).

“Kita tahun pada 2018 nanti, ada beberapa hasil pembangunan infrastruktur yang akan bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Dia menyatakan, pada tahun ketiga pemerintahan, isu-isu yang menyentuh pembangunan hukum dan keadilan mulai diangkat. Dia mengakui, akibat mengejar ketertinggalan dalam bidang infrastruktur, maka aspek lain seperti penegakan hukum terabaikan. “Paket reformasi hukum pertama, baru diluncurkan pertengahan 2017. Mestinya nanti diikuti paket hukum kedua dan ketiga,” ucapnya.

Dia menjelaskan, konsentrasi paket pertama berada pada regulasi-regulasi yang bertentangan dan tumpang tindih. Terdapat koreksi dan revisi ketentuan menyangkut pelayanan publik.

Sejatinya, menurut Ifdhal yang juga mantan Ketua Komnas HAM, penguatan institusi Polri dan Kejaksaan telah berlangsung pada tahun kedua. Diungkapkan, pemerintah turut membantu kekuasaan yudikatif untuk membangun reformasi melalui kebijakan anggaran.

Mengenai penyelesaian kasus HAM, dia menjelaskan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya. Namun, pemerintah juga tengah mencari format untuk menuntaskan kasus-kasus HAM secara menyeluruh.

“Sekarang ada beberapa opsi yang dipikirkan, ditelaah. Untuk kasus pelanggaran HAM, dibuat Komite Kepresidenan. Sebelum lima tahun, diharapkan kasus-kasus pelanggaran HAM bisa selesai. Tidak seperti rezim lalu yang tersandera politik,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menginginkan kemajuan pada bidang hukum semakin maksimal. “Ada kemajuan, tapi harus kita akui, kemajuan ini tidak seperti yang kita harapkan. Ada gerakan, tapi lari di tempat,” kata Benny.

Dia sempat mengagumi gagasan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi. Dalam imajinasi Benny yang juga politisi Partai Demokrat, Revolusi Mental bakal membahwa penegakan hukum semakin baik.

Akan tetapi, menurutnya, ternyata tidak ada Revolusi Mental terhadap aparat penegak hukum. “Coba tunjukkan ke saya, Revolusi Mental di bidang hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Saya masih menunggu, masih ada waktu dua tahun,” ujarnya.

Sedangkan Pemimpin Redaksi media daring www.law-justice.co, Roy Pakpahan mengungkapkan, selama tiga tahun pemerintahan Presiden, banyak kasus mangkrak di institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. “Di Kejagung 13 kasus, KPK 14 kasus, Polri lebih banyak lagi,” kata Roy.

Roy menambahkan, KPK memang gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, dia mengingatkan bahwa KPK dibentuk semata-mata tidak hanya untuk penindakan. “KPK punya fungsi pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme,” ucapnya.

134total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *