Alasan Kemenag Tunda Umumkan Nama-nama CJH Kuota Cadangan

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan nama-nama calon jemaah haji (CJH) reguler berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Tetapi Kemenag menunda pengumuman nama-nama CJH yang masuk kuota cadangan. Pertimbangannya adalah mengantisipasi salah paham CJHdi daerah.

Sebagaimana diketahui total kuota haji reguler tahun ini mencapai 204 ribu jemaah. Namun yang diumumkan hanya 202.487 jamaah.

Sebab 1.513 kursi diperntukkan bagi tim petugas haji daerah (TPHD). Nama-nama personel THPD ini ditetapkan oleh masing-masing daerah. Sementara rata-rata BPIH tahun ini sudah ditetapkan sebesar Rp 35,23 juta per jemaah.

Tahun lalu ketika nama CJH berhak melunasi ongkos haji diumumkan, Kemenag sekaligus melansir nama-nama jemaah kuota cadangan. Jumlah mencapai 5 persen dari total kuota yakni sebesar 10.200 orang.

CJH kuota cadangan ini berhak melunasi ongkos haji seperti CJH umumnya. Nanti ketika ada sisa kuota saat pelunasan BPIH tahap kedua ditutup, mereka langsung mengisi kursi yang kosong. Tingkat pelunasan para CJHkuota cadangan tahun lalu mencapai 50 persen.

Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Noer Alya Fitra membenarkan bahwa pada rilis nama CJH berhak lunas saat ini tidak ada nama-nama jemaah kuota cadangan.

Meski begitu Kemenag sudah mengantongi nama-nama mereka. Sebab jemaah kuota cadangan diambil dari antrian di bawah CJH berhak lunas yang diumumkan.

Pria yang akrab disapa Nafit itu menjelaskan nama-nama jemaah kuota cadangan baru diumumkan nanti saat dibuka pelunasan BPIH tahap kedua.

Dia menjelaskan pelunasan tahap kedua dibuka jika setelah pelunasan tahap pertama ditutup masih ada sisa kuota.

’’Pelunasan masih menunggu Perpres, KMA, Kepdirjen (Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen PHU, red). Direncanakan awal April,’’ ungkapnya.

Menurut dia, Kemenag sengaja tidak melansir dahulu nama-nama jemaah kuota cadangan karena masukan dari jajaran Kemenag di daerah.

Sebab, ada laporan bahwa skema tahun lalu membuat jemaah kuota cadangan salah paham.

Jemaah kuota cadangan menganggap mendapatkan prioritas mengisi sisa kursi setelah pelunasan tahap pertama ditutup.

Padahal jemaah kuota cadangan mengisi sisa kursi setelah pelunasan tahap kedua ditutup. Nafit berharap dengan skema baru ini, jemaah kuota cadangan tidak salah paham lagi.

Bahwa mereka adalah cadangan untuk mengisi sisa kursi ketika pelunasan tahap kedua ditutup.

Nafit menjelaskan secara umum mekanisme pelunasan ongkos haji tahun ini sama dengan tahun lalu. Yakni pelunasan BPIH dibuka untuk nama-nama yang sudah diumumkan Kemenag.

Kemudian jika sampai penutupan masih ada sisa kuota, maka dibuka kembali masa pelunasan ongkos haji tahap kedua.

Ada beberapa kriteria penetapan CJH berhak lunas tahap kedua. Seperti jamaah yang mengalami gagal sistem saat pelunasan tahap pertama, jamaah masuk kuota tahun ini tetapi sudah pernah berhaji, dan penggabungan suami atau istri dan anak kandung dengan orangtuanya yang terpisah. Kemudian juga untuk jamaah lanjut usia (minimal 75 tahun) beserta satu orang pendampingnya.

Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Noor Achmad mengatakan penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Kenaikan harga BPIH dibandingkan tahun lalu, diikuti dengan komitmen peningkatan kualitas layanaan. Kepada CJH yang namanya masuk berhak lunas, dia berharap sudah mulai mempersiapkan diri.

Noor menjelaskan ada beberapa komponen peningkatan kualitas layanan haji tahun ini. Diantaranya adalah penambahan petugas haji dari 3.300 orang tahun lalu, menjadi 4.100 orang tahun ini.

Kemudian pemberian makanan atau katering di Makkah ditambah dari 25 kali menjadi 40 kali. Sementara di Madinah katering tetap diberikan sebanyak 18 kali.

’’Update layanan di Mina dan bus. Peningkatan kualitas koper dan busana (seragam jamaah haji, red),’’ tuturnya.

61total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *