Aksi Damai 117, Aliansi Nelayan Indonesia Tuntut Penyelamatan Perikanan di Tanah Air

0

Pada pagi ini Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Demonstrasi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk keprihatinan dunia perikanan tangkap yang dilarang alat tangkapnya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pembudidaya ikan kerapu, industri perikanan yang kolaps, dan peredaran kapal asing di laut Indonesia.

Apalagi, menurut pihak ANI, Susi Pudjiastuti diduga terlibat dalam beberapa skandal seperti pemberian rekomendasi impor garam, gagalnya tender pemadam kapal, gagalnya pengadaan alat tangkap, hingga indikasi korupsi dalam banyak kasus di KKP RI.

“Atas berbagai peristiwa tersebut sudah layak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengevaluasi kinerja atas kegagalan Susi Pudjiastuti karena telah menyengsarakan nelayan,” ujar Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) yang juga koordinator lapangan aksi Demonstrasi nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Rusdianto Samawa dalam siaran persnya, Selasa (11/7/2017).

Ia melanjutkan, “Kami mendukung pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi perikanan Republik Indonesia. Kami juga sangat positif terhadap langkah Presiden Jokowi yang selama ini sudah berpihak kepada nelayan. Walaupun hanya seorang Susi Pudjiastuti yang taat pada Presidennya sendiri dengan tidak mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan Presiden Jokowi.”

“Bagi kami bahwa kemerdekaan nelayan tak akan tercapai apabila penjajahan atas nelayan belum dihapuskan dari berbagai peraturan dan UU yang berlaku,” sebutnya.

“Nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dari berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu menyejahterakan. Salah satu contoh yang paling parah yakni nelayan lobster dan kerapu di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak atas Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2014,” tutur Rusdianto.

Akibat permen ini nelayan harus menanggung risiko besar yang dihadapinya, seperti matinya usaha, terjadinya pengangguran, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun karena faktor tidak bisa menjamin regulasi yang baik untuk melindungi nelayan lobster dan kerapu.

“Sehingga kami harapkan pemerintah daerah bisa memperhatikan dan membuat regulasi yang baik untuk melindungi nelayan serta masyarakat,” lanjutnya.

Padahal, UUD 1945 telah mengamanahkan bahwa nelayan harus meningkatkan produksi ekonomi. Tetapi, sampai saat ini nelayan belum terlihat sejahtera karena negara sendiri melalui kebijakan menteri KKP RI melarang banyak hal yang terkait sumber penghidupan nelayan.

“Atas berbagai persoalan di atas, berharap kepada Bapak Jokowi-JK agar lebih bisa memberi manfaat kepada nelayan, selama tiga tahun ini perjuangan nelayan belum ada solusi yang bisa dijamin secara baik. Sehingga nelayan pun tak kunjung mendapat kesejahteraan dari negaranya sendiri, Jokowi-JK membiarkan Menteri Susi Pudjiastuti menindas nelayan dengan berbagai peraturan yang dibuatnya,” harap Rusdianto.

124total visits,1visits today

Share.

About Author

Leave A Reply