Ajukan Kasasi, KPK Perjuangkan Status JC Irman dan Sugiharto di Kasus E-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding terhadap dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto yang menjadi terdakwa perkara korupsi e-KTP. Kasasi ini diajukan lantaran terdapat sejumlah hal yang belum dikabulkan pengadilan, salah satunya status justice collaborator (JC) Irman dan Sugiharto dalam kasus e-KTP.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah mengkaji salinan putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terhadap Irman dan Sugiharto. Dari kajian itu, Jaksa KPK memutuskan mengajukan memori kasasi karena terdapat sejumlah hal yang belum menjadi pertimbangan putusan PT DKI.

“Kasasi dilakukan karena ada beberapa pertimbangan dalam putusan yang perlu dan penting diajukan dalam memori kasasi,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/1).

Salah satu pertimbangan KPK mengajukan kasasi ini karena PT DKI memutuskan menolak status JC Irman dan Sugiharto. PT DKI menilai Irman dan Sugiharto tidak berhak menyandang status JC karena merupakan pelaku utama kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.

“Salah satunya yang tidak dikabulkan yaitu jadi JC karena disebut Irman pelaku utama,” katanya.

Untuk itu, dalam memori kasasi ke MA, KPK menekankan status JC Irman dan Sugiharto. Status JC Irman dan Sugiharto telah dikabulkan pimpinan KPK karena kedua terdakwa membantu membongkar keterlibatan aktor-aktor lain yang lebih besar atau lebih berperan dalam kasus e-KTP.

“Hal tersebut (dalam memori kasasi) perlu kita jelaskan lebih lanjut. Karena ada sejumlah pihak yang diduga bersama-sama dalam perkara ini. Dan, Irman dan Sugiharto kita kabulkan JC-nya di tingkat penuntutan karena kita paham masih ada aktor yang lebih besar dari pada Irman dan Sugiharto. Atau masih ada aktor yang lebih berperan dalam kasus KTP elektronik ini,” tegasnya.

Diketahui, dalam putusan bandingnya, PT DKI memperberat hukuman uang pengganti terhadap Irman dan Sugiharto. Bahkan, pengajuan agar keduanya jadi JC ditolak dengan alasan sebagai pelaku utama. Tak hanya itu, PT DKI juga tidak mengabulkan soal tindakan korupsi e-KTP dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yang diduga kuat terlibat.

97total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *