Ada Substansi yang Tak Tepat dalam Perppu Ormas sehingga Harus Direvisi

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, ada substansi yang tidak tepat maupun tak sesuai dengan semangat konstitusi dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

“Substansi Perppu Ormas ada yg sudah tepat, namun ada yg tidak tepat, tidak adil & tidak sesuai dgn jiwa & semangat konstitusi kita. *SBY*,” kicau Presiden keenam RI tersebut dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono, Kamis (26/10/2017).

Ia mengatakan, Fraksi Partai Demokrat (FD) memiliki sikap yang jelas terhadap Perppu yang baru saja disahkan menjadi UU Ormas tersebut. Fraksi PD akan menerima Perppu tersebut, dengan syarat adanya revisi. Jika tidak direvisi oleh pemerintah, SBY mengatakan, Fraksi PD akan menolaknya.

“Sikap Fraksi Partai Demokrat tegas & jelas. Menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi & menolak jika pemerintah tak lakukan revisi *SBY*,” tulisnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan pertemuan Demokrat dengan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkominfo Rudiantara, pemerintah menyanggupi melakukan revisi aturan soal Ormas tersebut. SBY mengatakan, Demokrat pun telah menyiapkan sejumlah usulan revisi.

Menurut SBY, ormas seharusnya dipandang sebagai mitra pemerintah, bukan sebagai ancaman. Meski begitu, ia menjelaskan, ormas tetap harus menaati aturan yang berlaku.

“Namun, sebagaimana organisasi/lembaga lain, ormas wajib taati aturan yg ditetapkan negara. Inilah semangat demokrasi & “rule of law” *SBY*,” katanya.

SBY pun berharap revisi segera dilakukan sehingga negara memiliki UU Ormas yang tepat, sehingga bermanfaat untuk negara serta rakyat.

Sekadar diketahui, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Oktober. Perppu disahkan menjadi undang-undang melalui mekanisme voting sebab seluruh fraksi pada rapat paripurna gagal mencapai musyawarah mufakat.

Tujuh fraksi menerima Perppu tersebut sebagai undang-undang yakni fraksi PDI-P, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Demokrat, dan Hanura. Namun Fraksi PPP, PKB, dan Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan agar pemerintah bersama DPR segera merevisi Perppu yang baru saja diundangkan itu.

Sementara tiga fraksi lainnya yakni PKS, PAN, dan Gerindra menolak Perppu Ormas karena dianggap bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

34total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *