395 Bakal Calon Kepala Daerah Setor LHKPN ke KPK untuk Ikut Pilkada 2018

Sebanyak 395 bakal calon kepala daerah sudah menyetorkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan harta kekayaan tersebut sebagai salah satu prasyarat untuk mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2018.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, 395 laporan kekayaan itu merupakan hasil catatan yang diperoleh pihaknya hingga Selasa 9 Januari. KPK sendiri telah memberikan batas waktu kepada para bakal calon kepala daerah untuk menyetorkan LHKPN tersebut ‎hari ini.

“Ada sekitar 20 pos yang dibuka KPK untuk menerima LHKPN. Sampai saat ini ada 395 orang yang melaporkan kepada KPK‎,” kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa 9 Januari 2018.

Ia merincikan, 395 LHKPN yang sudah diterima KPK terdiri dari 23 laporan untuk keperluan menjadi calon gubernur; 19 untuk wakil gubernur; 139 untuk bupati; 121 untuk wakil bupati; 50 untuk wali Kota; dan 44 untuk wakil wali kota.

“Nah, ada dua daerah yang cukup banyak (melaporkan LHKPN) yakni Sumsel 40 laporan dan Kalimantan Tengah,‎” terangnya.

Ia berharap pihak-pihak yang ingin maju sebagai bakal calon kepala daerah dan belum melaporkan LHKPN‎ segera menyetorkan ke KPK. Sebab, itu salah satu utama prasyarat mengikuti Pilkada Serentak 2018.

“Ini penting bagi publik agar tahu harta kekayaan mereka, dan bagi calon kepala daerah ini tes kejujuran mereka seberapa jujur ke masyarakat mengenai jumlah kekayaan mereka‎,” pungkasnya.

106total visits,1visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *